Posted on

Pernikahan memang adalahprosesi sakral yang membutuhkan perlindungan hukum berhubungan hak dan keharusan antar pasangan maupun sang anak sebagai hasil dari pernikahan tersebut, sehingga pendaftaran perkawinan menjadi urgen untuk dilakukan. Bahkan di dalam pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), dilafalkan bahwa perkawinan yang dilaksanakan di luar pemantauan pegawai pencatat nikah tidak memiliki kekuatan hukum.

Dosen Hukum Keluarga UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Kamarusdiana, menuliskan dampak dari tidak diakuinya kedudukan hukum sebuah perkawinan tidak melulu membahayakan untuk pihak wanita yang tidak bakal mendapatkan pembagian harta bersama, melainkan pun merugikan untuk sang anak.

Di samping tidak dapat mendapatkan hak warisnya, seorang anak hasil perkawinan yang tidak terdaftar juga dapat mengalami yang dinamakan Kama sebagai ‘less identity children’atau anak-anak yang bermasalah dengan identitas diri, baik sebab tidak mempunyai akta kelahiran maupun kartu family (KK).

“Dengan demikian si anak bisa termajinalkan dari sisi administrasi tergolong administrasi pendidikan. Untuk meregistrasi SD saja, jelas bakal diminta persyaratan akta kelahiran, Kartu Keluarga (KK). Inilah kegiatan rumah besar hukum perkawinan anda ke depan, bagaimana meyakinkan kedudukan hukum anak terlindungi dampak perkawinan di bawah tangan atau nikah siri, tidak boleh sampai orang tua yang melakukan malah anak ikut terkena akibat dosa administrasi salah satunya,” ujar Kama.

Selanjutnya, kata Kama, guna anak-anak yang tidak mempunyai orang tua atau tidak diketahui di mana orang tuanya, contohnya anak-anak panti asuhan. Anak-anak ini, kata Kama, dapat meminta surat penjelasan dari dinas sosial, sebab dinas sosial-lah yang mempunyai data berhubungan anak-anak tersebut. Bagi pernikahan anak-anak panti asuhan ini, jelas Kama, memakai wali hakim untuk wanita dan guna laki-laki tidak membutuhkan wali. Tapi tetap saja, ungkap Kama, mereka tidak mempunyai akte kelahiran.

Untuk diketahui, Kama menyatakan ada 2 situasi dalam pemakaian Wali hakim. Pertama, sebab walinya adhal yaitu wali yang bahwasannya harus menikahkan tersebut tidak mau. Kedua, wali bahwasannya memang tidak ada. Dalam kedua situasi tersebut, maka orang yang bakal menikah butuh mendapatkan penetapan pengadilan, baru lantas KUA inginkan menikahkan dan selanjutnya dapat mengeluarkan kitab nikah guna kedua mempelai.

Problematika beda dalam pendaftaran pernikahan ialah nikah ‘siri’ yang telah terlanjur diberlangsungkan dan pada waktu berikutnya bercita-cita guna mencatatkan pernikahan itu di KUA. Nikah siri itu jelas Kama tidak bisa langsung didaftarkan ke KUA, menilik perlu dilaksanakan ‘itsbat nikah’ terlebih dahulu di Pengadilan Agama.

Dalam urusan posisi nikah siri itu sebagai istri kedua, maka suami mesti mengemukakan izin poligami terlebih dahulu. Tetapi apabila istrinya tidak mengizinkan, maka pernikahan itu menurut keterangan dari Kama tidak dapat dicatatkan.

Akan tetapi, lanjut Kama, apabila pasangan suami istri tersebut telah bercerai maka terhadap pernikahan nikah siri yang telah digelar tersebut dapat dilakukan itsbat nikah. Nikah siri ini dijelaskan Kama terdiri dari 2 jenis, yaitu nikah siri saat dia betul telah bercerai dan ada pun nikah siri ketika ia masih dalam proses bercerai (dalam makna belum sah bercerai).

“Untuk nikah siri yang pasangannya masih dalam proses cerai, maka mesti ditamatkan dahulu proses cerainya, baru kemudian dapat diurus itsbat nikahnya,” jelas Kama.

Hal beda yang mesti diacuhkan mempelai, kata Kama, ialah surat rekomendasi nikah. Surat rekomendasi nikah ini diperlukan ketika pasangan hendak melangsungkan pernikahannya di lokasi lain laksana gedung yang sedang di daerah bertolak belakang dengan wilayah rumah lokasi kediamannya. Sehingga diperlukan adanya surat rekomendasi pindah nikah dari KUA lokasi kediamannya untuk KUA lokasi ia akan menggelar pernikahan.

“Misalnya seseorang berlokasi tinggal di Pamulang, hendak melangsungkan pernikahan di gedung yang bertempat di Ciputat, maka ia mesti mengurus rekomendasi pindah nikah dari KUA Pamulang ke KUA Ciputat,” cerah Kama.

Staff Kantor Urusan Agama (KUA) Pasar Minggu, Suprapto, menjelaskan untuk hukumonline bahwa terdapat 3 (tiga) ranah dalam pengurusan pencatatan pernikahan, yakni pelbagai surat penjelasan seperti N1,N2,N4 dan sebagainya yang dapat didapatkan melewati kelurahan. Kemudian seluruh surat dan Dokumen nikah yang telah dilengkapi maka dicatatkan ke KUA. Selanjutnya ranah pengadilan, yakni bilamana diperlukan adanya isbath (Penetapan nikah) ataupun penetapan wali adhal.

“Tahapannya urus dulu surat-surat penjelasan untuk menikah dari kelurahannya setiap (baik pihak laki-laki dan perempuan), sesudah surat-surat setiap pihak menyeluruh barulah didaftarkan di KUA lokasi dia akan menggelar pernikahan, di situ dicatatkan hari H-nya kapan, jamnya kapan dan sebagainya, barulah nanti didapatkan kitab nikah,” jelas Suprapto.

Pada dasarnya, kata Suprapto, kriteria-syarat yang mesti terpenuhi untuk sebuah perkawinan ditata dalam pasal 6 UU No. 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan yang terdiri dari:
1. Persetujuan calon mempelai;
2. Seseorang yang belum berumur 21 tahun mesti menemukan izin dari orangtua;
3. Dalam hal di antara orang tua meninggal dunia atau dalam suasana tidak dapat menyatakan kehendaknya, maka lumayan mendapatkan izin dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang dapat menyatakan kehendaknya;
4. Izin dari wali, orang yang merawat atau family yang memiliki hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas diizinkan ketika kedua orang tua dalam suasana meninggal dunia atau tidak dapat menyatakan kehendaknya;
5. Pengadilan dalam wilayah hukum lokasi tinggal orang yang akan menggelar perkawinan atas permintaan orang itu dapat menyerahkan izin pernikahan sesudah terlebih dahulu mendengar perbedaan pendapat antara orang-orang yang dinamakan dalam poin 2,3 dan 4;
6. Ketentuan poin 1-5 berlaku sepanjang hukum setiap agamanya dan keyakinan yang terkaittidak menilai lain.

Adapun guna dokumen yang mesti dipersiapkan ialah dokumen kelengkapan diri pada umumnya. Misalnya, kata Suprapto, mesti terdapat KTP, fotokopi kartu keluarga, akta kelahiran, ijazah, mesti ada pun surat penjelasan sehat dari puskesmas. Bahkan ketika ini sudah diharuskan untuk suntik (toxonoid), jelas Suprapto, tetapi perihal suntik ini merupakan kepandaian dari Peraturan Gubernur (Pergub).

“Karena kepandaian soal suntik ini merupakan kepandaian gubernur, maka ketentuannya di setiap wilayah tentu berbeda-beda, ada wilayah yang mengharuskan suntik tersebut seperti DKI, ada pun yang tidak,” cerah Suprapto untuk hukumonline saat didatangi di kantornya, Jumat (25/5).

Customer Service Fauzi HP/whatsapp XL: +6287727688883

Customer Service Slamet HP/whatsapp XL :+6287776370033

Customer Service Akhmad HP/whatsapp Simpati : +6281290434111

Customer Service Mame HP/whatsapp Simpati : +6282114441424

Proses Dokumen Ida HP/Whatsapp Simpati : +6281282474443

Hukum/Pengadilan Takim HP/Whatsapp XL: +6287784767914

Pickup Document Yatno HP/Whatsapp XL : +6287727356800

Complain HP/Whatsapp Simpati : +6281386251161

Telp kantor : +622122008353 dan +622122986852

Atau dapat menghubungi kami via :

Email: jangkargroups@gmail.com
Telegram : t.me/jangkargroups
Twitter:@fauzimanpower
FB: pt jangkar global groups
Instagram : jangkargroups
Google Playstore : jangkarapps
Google Plus : Akhmad Fauzi Manpower
Youtube : jangkar tv
Linkedin : Akhmad Fauzi Manpower

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *